BITUNG | Suara Indonesia Raya - Komitmen memperkuat kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah kelurahan kembali ditegaskan dalam kunjungan Ketua LP-KPK Komcab Bitung, Welfrits Jacobus, S.Sos, ke Kelurahan Mawali, Pulau Lembeh.
Dalam pertemuan tersebut, Jacobus menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan hukum ringan atau tindak pidana ringan (tipiring) secara bijak melalui pendekatan musyawarah kekeluargaan. Ia menegaskan bahwa peran LP-KPK di tingkat kelurahan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.
“LP-KPK hadir untuk membantu pemerintah kelurahan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, khususnya tipiring, agar tidak selalu berujung ke ranah kepolisian. Pendekatan kekeluargaan harus menjadi prioritas,” tegas Jacobus dalam diskusi.
Kunjungan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari aspirasi anggota LP-KPK di Kelurahan Mawali yang menginginkan penguatan koordinasi dan dukungan organisasi dalam menjalankan tugas di lapangan.
Di sisi lain, isu strategis terkait status Tugu WHO di Kelurahan Mawali turut menjadi pembahasan penting. Tugu yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara tersebut saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Bitung dan telah memasuki tahap pembacaan putusan.
Jacobus menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, mengacu pada fakta serta dokumen kepemilikan yang sah sebagai aset Pemerintah Kota Bitung.
“Keberadaan Tugu WHO ini penting, bukan hanya sebagai aset daerah tetapi juga sebagai daya tarik wisata. Kami berharap putusan pengadilan nanti benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan data dan sertifikat yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Mawali, Januati Masoa, S.Sos, menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi konstruktif bersama LP-KPK. Ia juga mengapresiasi komitmen organisasi dalam mendukung program pemerintah kelurahan.
Dalam arahannya, Jacobus juga meminta seluruh anggota LP-KPK di Mawali untuk siap bekerja sama secara aktif dan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah setempat demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan harmonis.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat kelurahan dapat diselesaikan secara efektif tanpa memperpanjang konflik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal. Sof
Tags:
LP- KPK BITUNG